Jenis-jenis Pajak dan Dasar Hukumnya

Jika diperhatikan, bisnis di Indonesia sudah berkembang cukup pesat. Hampir setiap kalangan masyarakat membuka bisnis meskipun tergolong masih pemula. Tentu saja, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan saat membangun bisnis.

Mulai dari produk yang akan dijual, target pasar, modal, hingga keuntungan yang akan diperoleh. Satu lagi, apabila usaha Anda sudah berkembang cukup pesat, mau tidak mau harus berurusan dengan pajak yang berlaku di Indonesia.

Jenis Dasar Hukumnya
  1. Jenis-jenis Pajak dan Dasar Hukumnya

Ya, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Sesuai namanya, pajak pusat dikelola pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Pajak provinsi terbagi menjadi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sementara, pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, hingga penerangan jalan, dimana keseluruhan peraturan pajak di atas diatur dalam UU No 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Umum dan Ketentuan Perpajakan yang telah diubah menjadi UU No 16 tahun 2009. Tujuan dari penetapan pajak di atas tidak lain untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia yang cenderung berubah cepat. Adanya peraturan perundangan-undangan ini juga mengakomodasi prospek ekonomi saat ini dan waktu mendatang.

2. Pajak Badan Usaha

Perusahaan yang berdiri di Indonesia adalah subjek pajak. Tidak hanya perusahaan nasional, sebuah perusahaan internasional yang memiliki basis di Indonesia sekalipun harus tunduk terhadap peraturan undang-undang, termasuk perpajakan. Pajak penghasilan perusahaan yang standar diantaranya:

  • Tarif dasar 25%
  • Perusahaan yang memiliki pendapatan kotor tahunan mencapai Rp 50 miliar berhak mendapat pengurangan pajak dari standar pajak penghasilan badan yang berlaku.
  • Perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham dan menawarkan minimal 40$ total modal saham, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
  • Perusahaan dengan omset kotor di bawah Rp4.8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 1%.
  • Perusahaan internasional yang mendirikan cabang di Indonesia akan dikenakan pajak 20% dari penghasilan yang diperoleh.

3. Pajak Personal

Penduduk di Indonesia diwajibkan pajak atas penghasilan yang diperoleh untuk negara. Sedangkan, non-penduduk Indonesia dikenakan pajak final sebesar 20% dari penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Seorang yang wajib pajak, secara hukum harus bertanggung jawab dan memastikan dirinya terdaftar di Kantor Pajak untuk mendapatkan Nomor Pajak. Seorang wajib pajak harus mengajukan SPT tahunan melalui pengisian SPT 1770 untuk wajib pajak dalam negeri dengan pendapatan usaha atau SPT 1770 S untuk wajib pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan dari suatu pekerjaan lain. Selain itu, ada wajib pajak 1770 SS yang diwajibkan bagi wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan kotor tidak lebih dari Rp60 juta.

4. Zona Perdagangan Bebas di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di wilayah tertentu, seperti Pulau Batam dan Pulau Karimun, dimana perusahaan tidak diwajibkan mendaftar sebagai entitas PPN. Sementara, impor barang dan jasa di Kawasan Perdagangan Bebas juga dibebaskan dari PPN maupun pajak penjualan barang mewah.

Tentu saja, ada sanksi tersendiri bagi wajib pajak yang mengabaikan peraturan ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang tidak sempat mengurus pajak, dapat hubungi permitindo.com.